Minggu, 14 Maret 2010

metro polis

Website Mangkrak Pemkot Surabaya
SURABAYA - Website resmi Surabaya di www.surabaya.go.id memang membanggakan. Informasinya update, banyak muatan bermanfaat, dan mudah dicari di situs pencarian (search engine). Coba ketik Surabaya di Google atau Yahoo!. Website resmi Surabaya bisa ditemukan di urutan pertama hasil pencarian.

Namun, hal tersebut tidak berlaku pada website atau situs milik instansi di lingkungan Pemkot Surabaya. Dari penelusuran Jawa Pos, masih banyak instansi pemkot yang belum memiliki webportal. Kalaupun punya situs, ada yang tidak termanajemen secara baik. Muatannya jarang diperbarui.

Karena itu, membaca situs tersebut seperti melihat koran bekas. Isinya informasi kedaluwarsa. Kondisi itu salah satunya ada di situs dinas kebersihan dan pertamanan (DKP). Tidak banyak informasi terbaru yang disajikan website dinas yang berkantor di Jalan Menur tersebut.

Isi berita-berita website kebanyakan menyadur dari salah satu portal berita di Surabaya. Hal tersebut bisa diketahui dari sumber tulisan yang ditampilkan di website itu. Sebenarnya konten yang disajikan di situs DKP cukup komplet. Namun, update informasi terbilang minim. Misalnya, menu pertamanan, di sana tampilan taman-taman baru yang dibangun DKP belum dimasukkan website.

Yang tak kalah memprihatinkan adalah situs DPRD Surabaya (dprd.surabaya.go.id). Informasi situs yang dikelola sekretaris dewan (Sekwan) itu jarang di-update. Bahkan, jadwal hearing terakhir yang di-upload di website tertanggal 9 September 2008. Coba lihat daftar anggota dewan yang ditampilkan di website. Nama-nama wakil rakyat yang sudah lengser seperti Budi Harijono dan Sri Hartono (keduanya mantan wakil ketua DPRD Surabaya) masih terpampang.

Mangkraknya website-website di lingkungan pemkot tersebut sebenarnya cukup disayangkan. Sebab, pembuatan website itu tentu menggunakan dana APBD. Informasi yang dihimpun Jawa Pos, pembuatan website instansi tersebut setidaknya membutuhkan dana Rp 5 juta-Rp 20 juta.

Memang tidak semua website di lingkungan pemkot mangkrak. Beberapa website milik instansi pemkot mudah dicari di search engine (situs mesin pencari). Di antaranya, bappeko, Surabaya-ehealth milik dinas kesehatan, dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) milik bagian hukum pemkot. Selain mudah dicari, tiga situs tersebut tergolong update.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Chalid Buhari menjelaskan, pihaknya selama ini hanya bertugas menyediakan infrastruktur jaringan internet. Situs dan materinya ditangani masing-masing instansi bersangkutan.

Dia menambahkan, secara infrastruktur, diskominfo telah siap menyediakan server yang mampu menampung website seluruh SKPD di lingkungan pemkot. Dengan ditempatkannya website instansi pemkot di server milik diskominfo, faktor keamanan bisa lebih diawasi. ''Selain itu, kami menyediakan backup datanya,'' ucapnya. (gun/upi/dos)

Comments :

0 komentar to “metro polis”

Poskan Komentar

Arsip Blog

 

Copyright © 2009 by achmad muhammad ma'shum muhibbaddin 'ainul yaqin dan allohurbbi